Perlukah Subsidi BBM?

Pemberian subsidi BBM selama ini sangat kurang tepat sasaran. Subsidi tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak yaitu  masyarakat menengah ke atas yang notabene masih sangat mampu untuk membeli BBM nonsubsidi. Di lain sisi, kesulitan menurunkan subsidi BBM mengalami pertentangan yang cukup tinggi apakah dengan menaikkan harga eceran BBM atau memberikan subsidi kepada yang berhak. Hal ini karena, ketika adanya kenaikan harga minyak internsional tanpa diiringi perubahan kebijakan subsidi BBM, akan semakin menambah berat beban anggaran pemerintah. Bila harga BBM tidak dinaikkan, maka akan membatasi gerak pemerintah dalam mengalokasikan belanja diluar subsidi BBM. Namun jika harga dinaikkan, akan memberatkan beban masyarakat terutama masyarakat miskin yang selalu terkena dampak luar biasa akibat perubahan kebijakan tersebut.

            Dengan demikian, apakah penghapusan subsidi BBM merupakan langkah akhir dan satu-satunya? Seharusnya penurunan atau bahkan penghapusan subsidi BBM mendorong peningkatan produksi BBM, menyetir ekspor BBM dan pada akhirnya penambahan anggaran pemerintah dalam bentuk penerimaan migas berupa pajak (PPh & PNPB). Namun fakta yang ada menunjukkan lain, dalam memenuhi kebutuhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, produksi di dalam negeri mengalami penurunan dan sebaliknya peningkatan impor BBM mengalami peningkatan.Selain itu, dalam pemasukan untuk produksi BBM di dalam negeri harus dipenuhi melalui impor yang mengakibatkan melangitnya biaya produksi.Keadaan ini juga diperburuk dengan kebijakan price selling atau harga maksimum yang dikenakan oleh pemerintah terhadap BBM dalam negeri.

            UUD 1945 pasal 33 secara tidak langsung mengelompokkan BBM sebagai salah satu  kekayaan alam yang wajib dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meski kenyataannya tidak secara penuh dikuasai oleh negara karena minimnya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan produksi, penghapusan subsidi BBM perlu di kaji lebih rutin dan dalam lagi. Pada dasarnya kebijakan penurunan (dalam hal ini bukanlah pencabutan) subsidi BBM masih dapat direalisasi asalkan tidak dilakukan secara menyeluruh namun melainkan memilah-milah jenis BBM mana yang perlu diturunkan subsidinya dan daerah atau wilayah Indonesia bagian mana yang mengalami kebijakan penurunan ini. Sepertinya yang terjadi di daerah  Jakarta dimana mayoritas ditempati oleh masyarakat menengah dan menengah ke atas, subsidi BBM tidak begitu terlalu diutamakan. Selain itu, pengalihan anggaran subsidi BBM ke anggaran infrastruktur bukanlah merupakan langkah yang tepat. Di wilayah perkotaan seperti ini dimana lingkungan dan gaya hidup semakin hari semakin buruk mengelilingi masyarakat tanpa pandang bulu, subsidi kesehatan lah yang sangat dibutuhkan.